Layanan Hukum Kami

Solusi hukum komprehensif yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda, dengan pendekatan profesional dan berintegritas.

Layanan Hukum Kami

Berbagai layanan hukum yang mencakup litigasi dan non-litigasi untuk kebutuhan individu dan perusahaan.

Litigasi (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara)

Pendampingan penuh dalam penyelesaian perkara di pengadilan, mulai dari penyusunan strategi hingga representasi resmi di setiap proses persidangan.

Non-Litigasi: Drafting & Review Kontrak

Penyusunan dan peninjauan kontrak untuk memastikan setiap klausul melindungi kepentingan klien dan sesuai ketentuan hukum.

Legal Opinion (Pendapat Hukum)

Analisis hukum tertulis yang memberikan panduan jelas, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

Legal Audit & Due Diligence

Pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan kegiatan perusahaan untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi potensi risiko hukum.

Mediasi & Negosiasi

Pendekatan alternatif penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien untuk mencapai kesepakatan terbaik tanpa melalui pengadilan.

Corporate Legal Services

Layanan hukum bagi perusahaan, meliputi pendampingan operasional, kepatuhan, kontraktual, hingga penanganan sengketa bisnis.

Layanan Litigasi

Pendampingan hukum di pengadilan dan lembaga hukum lainnya, untuk melindungi hak dan kepentingan klien.

Perkara Pidana

Mewakili dan mendampingi client sebagai pelapor atau terlapor di penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Di Pengadilan, berbasis bukti dan fakta persidangan secara profesional.

Perkara Perdata

Hal hal yang mencakup Perkara PMH, Wanprestasi, Sengketa bisnis, Perceraian, sengketa tanah, sengketa waris dan keluarga, Ketenagakerjaan.

Sengketa Tata Usaha Negara

Mewakili klien dalam sengketa yang melibatkan keputusan administratif pemerintah untuk memastikan hak-hak klien terlindungi.

Judicial Review

Hak uji materi atau proses pengujian peraturan perundang-undangan terhadap norma dalam suatu pasal di lembaga mahkamah konstitusi dan mahkamah agung.

PHPU

Perselisihan tentang hasil pemilihan umum antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional di lembaga mahkamah konstitusi.

PKPU

Prosedur hukum untuk memberikan kesempatan kepada debitur yang tidak mampu membayar utangnya agar bisa merestrukturisasi kewajiban dan menghindari kebangkrutan (kepailitan) di Pengadilan Niaga.

Kepailitan

Badan hukum yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo ditetapkan melalui putusan pengadilan setelah diajukan permohonan oleh debitur atau kreditur di Pengadilan Niaga.

Arbitrase

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan masalah mereka kepada satu atau lebih arbiter yang independen untuk diputuskan.

Layanan Non Litigasi

Layanan hukum preventif dan administratif, termasuk drafting, audit, compliance, dan kebijakan perusahaan.

Pembuatan & Review Kontrak

Penyusunan kontrak yang jelas, aman, dan legal untuk meminimalkan risiko dan memperjelas hubungan kerja sama.

Legal Drafting

Penyusunan dokumen hukum yang akurat dan efektif, seperti kontrak, perjanjian, surat kuasa, dan wasiat. Prosesnya meliputi pengumpulan informasi, analisis, pembuatan draft, revisi, hingga finalisasi untuk memastikan hak-kewajiban jelas dan risiko sengketa dapat dihindari.

Legal Opinion

Pemberian pendapat hukum berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku untuk membantu klien mengambil keputusan tepat. Berisi analisis masalah, potensi risiko, serta rekomendasi tindakan dalam konteks transaksi bisnis, sengketa, ataupun kepatuhan hukum.

Legal Audit

Pemeriksaan dokumen dan aktivitas hukum perusahaan untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko. Meliputi evaluasi kontrak, HKI, ketenagakerjaan, pajak, serta aspek lingkungan guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kerugian.

Legal Reasoning

Proses analisis hukum secara logis dan sistematis: mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta, menilai aturan dan argumen, lalu menarik kesimpulan hukum yang tepat.

Legislative Drafting

Penyusunan peraturan dan norma hukum (UU, PP, Perda) secara sistematis agar jelas, memiliki kepastian hukum, dan minim salah tafsir.

Pembuatan SOP & Kebijakan

Penyusunan SOP dan dokumen kebijakan operasional perusahaan, mulai dari rekrutmen, disiplin kerja, administrasi, rapat direksi, hingga manajemen kinerja dan penanganan konflik, guna memastikan sistem kerja yang tertib dan efektif.

Legal Compliance

Layanan kepatuhan hukum untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku dan bebas dari potensi sengketa.